RR Bongkar Modus Korupsi di DJP, Sri Mulyani Diyakini Tak Mampu Atasi
Ekonom Rizal Ramli membongkar modus korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membuat para pejabatnya kaya raya serta punya gaya hidup mewah.
Seperti dikutip dari akun YouTube R66 Newlitics, Kamis (9/3/2023), mantan Menko Perekonomian dan yang akrab disapa RR itu membeberkan kalau setelah masalah harta kekayaan para pejabat DJP terungkap minggu lalu, datang kepadanya seorang pejabat eselon IV DJP, dan mengeluhkan kelakuan para atasannya.
“(Kata pejabat eselon IV itu) ini mereka keterlaluan, kerjaannya selalu dagang dengan wajib pajak,” kata dia.
RR menjelaskan maksudnya dengan mencontohkan bahwa jika ada seorang bisnisman yang seharusnya membayar pajak Rp1,9 triliun, maka pengusaha itu main dengan pejabat DJP agar pajak yang dibayarkan hanya Rp1 triliun.
“Ada Rp200 miliar buat nyogok direktur, wakil direktur, pemeriksa pajak …,” katanya.
Ia juga membeberkan kalau banyak pula dari bisnisman itu yang punya perusahaan konsultan pajak, dan perusahaan itu, menurut dia, merupakan sebuah lembaga yang digunakan untuk melakukan patgulipat (kongkalikong) dengan oknum di DJP.
“Biasanya kalau diperiksa ketahuan siapa terima (suap), dibuat pengawas internal untuk melakukan pemeriksaan. Begitu ketemu bukti terima (suap), lapor ke atas. Yang di atas gak percaya, bikin tim baru. Akhirnya kasusnya hilang karena ingin nyelametin yang kena itu, karena yang kena itu nyetor ke atas,” jelas RR.
Mantan Menko Perekonomian yang juga mantan ketua Bulog ini menegaskan, praktik suap di DJP melibatkan uang yang besar, sehingga para oknum di DJP takut menerima uang cash, sehingga uang suap dikonversi menjadi rumah mewah, motor gede (Moge) dan lain-lain.
“Pengusahan (yang memberi suap) ngatur. Biar gak ketahuan punya pejabat (DJP), diatur lah, sehingga tukang las punya Moge, punya mobil Rubicon dan lain sebagainya,” kata dia
RR menegaskan, untuk dapat membenahi DJP dibutuhkan shock therapy sebagaimana yang dia lakukan saat menjadi ketua Bulog pada tahun 1999, yakni dengan memecat para pejabat yang bermain dan melaporkannya ke polisi jika menolak dipecat.
Untuk membenahi DJP, kata Rizal, pecat 100 pejabat, dan memutasikannya dari DJP yang merupakan tempat “basah”, ke tempat yang kering.
Namun, RR meyakini kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak berani melakukan ha itu karena Sri pun, menurut dia, tidak beres.
“Kalau kita mau membersihkan meja yang kotor, harus pakai lap bersih. Sri Mulyani itu lap kotor,” katanya.
Rizal menjelaskan alasan mengapa dia menyebut Sri Mulyani sebagai lap kotor. Pertama, karena Sri Mulyani terlibat skandal Bank Century pada tahun 2008 yang merugikan keuangan negara hingga Rp6,7 triliun, dan karena Sri Mulyani diduga bermain dalam skema utang luar negeri.
Dalam skema itu, Sri Mulyani selalu memberi bunga utang 2-3% lebih mahal dari negara-negara yang ratingnya lebih rendah dari Indonesia, yakni Thailand Filipina Vietnam.
