• Selasa, 5 Juli 2022

Sertifikat Verifikasi Dewan Pers Merupakan Perijinan Wajah Baru?

- Senin, 16 Mei 2022 | 12:36 WIB
 (Picasa)
(Picasa)

Media Konvensional Vs Media Sosial

 
-

 

Oleh: Edi Winarto SH, MH (Sekjen Asosiasi Media Digital Indonesia/AMDI)

Ada sebuah catatan sejarah bahwa dahulu kala, koran pertama di Indonesia pun harus berhadapan dengan yang namanya “perijinan” sebagai bentuk pengendalian dan pengekangan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi.

Dan sejarah akan terus berulang. Hingga di zaman Jepang media massa dibatasi hanya media-media yang diterbitkan pemerintahan penjajahan Jepang. Kemudian di masa awal Kemerdekaan, media massa satu kata berjuang menegakkan revolusi kemerdekaan.

Dan di era Orde Baru, “budaya” mengekang media kembali dilakukan penguasa rejim saat itu dengan kemasan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Siapa awak media yang dekat dengan kalangan penguasa dan bisa menjadi anak manis maka akan dimudahkan untuk mendapatkan SIUPP. Tapi bagi media yang kritis maka akan dipersulit mendapatkan SIUPP dan bahkan dibredel.

Kehidupan media massa baru benar-benar bebas pasca reformasi 1998.

Tepatnya di era pemerintahan Presiden BJ Habibie. Presiden Habibie mencabut Peraturan yang mewajibkan media massa harus mengantongi ijin berupa SIUPP. Siapapun boleh menerbitkan media massa.

Maka sejak itu surat kabar terbit bak jamur di musim hujan.

 

Nyaris ribuan surat kabar terbit. Baik dalam bentuk Koran Harian, Mingguan, Bulanan dan berbagai jenis media. Kecuali televisi karena keterbatasan penggunaan spektrum frekuensi.

Di era pemerintahan Presiden KH Abdurahman Wahid hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebebasan orang mendirikan media massa masih berlangsung.

Kemudian di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Dewan Pers mengeluarkan edaran agar media massa tercatat dalam bentuk “perijinan wajah baru” yang namanya Sertifikat Verifikasi Dewan Pers.

Dewan Pers memang berusaha mengendalikan ledakan media massa yang memiliki kebebasan menyampaikan informasi dan berekspresi.

Namun Dewan Pers lupa bahwa perubahan zaman yang sangat revolusioner sedang terjadi. Yakni revolusi digital yang ditandai derasnya sistem informasi kepada publik yang dilakukan oleh aplikasi platform yang sebenarnya berbasis informasi.

Halaman:

Editor: Jojo

Terkini

Cara Menghemat Listrik di Rumah

Minggu, 3 Juli 2022 | 06:05 WIB
X