• Kamis, 6 Oktober 2022

Dr. Pratama Persadha Chairman CISSReC Bicara Lembaga Otoritas PDP Yang Kuat

- Rabu, 21 September 2022 | 09:21 WIB
Dr. Pratama Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC
Dr. Pratama Persadha Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

 

Repost Majalah MATRA -- UU PDP DISAHKAN,  DAN INDEPENDEN HARUS SEGERA DIBENTUK

Akhirnya UU Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR. Naskah final RUU PDP terdiri atas 371 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan 16 bab serta 76 pasal. Bertambah 4 pasal dari usulan awal pemerintah pada akhir 2019, yakni sebanyak 72 pasal.

Dalam keterangannya Selasa (20/9), pakar keamanan siber Pratama Persadha melihat ini sebagai titik dimana Indonesia lebih serius dalam menghadapi persaingan dan pergeseran global yang semakin terdigitalisasi.

“UU PDP ini titik start kita bersama menghadapi tantangan globalisasi yang semakin digital. Pasca ini, segera bentuk Lembaga Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang kuat, independen dan powerful. Jangan sampai Komisi PDP nanti tidak sekuat yang kita cita-citakan,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini.

Ditambahkan Pratama, perlu dibuat aturan turunan mengenai sanksi yang tegas untuk PSE lingkup Publik /Pemerintah. Ini akan mempertegas posisi UU PDP terhadap PSE yang mengalami kebocoran data. Aturan terkait standar teknologi, SDM dan manajemen data seperti apa yang harus dipenuhi oleh para PSE.

“UU PDP memang tidak secara eksplisit mengamanatkan pembentukan Komisi PDP. Dalam pasal 64 disebutkan sengketa perlindungan data peribadi harus diselesaikan lewat lembaga yang diatur oleh UU. Karena disinilah nanti Komisi PDP harus dibentuk dengan jalan tengah, lewat Peraturan Presiden, hal yang disepakati sebagai jalan tengah antara DPR dan Kominfo,” jelas Pratama.

Ditambahkan Pratama, sangat krusial posisi Komisi PDP. Karena itu wajib nantinya baik pemerintah dan DPR menempatkan orang yang tepat serta memiliki kompetensi untuk memimpin Lembaga Otoritas PDP atau Komisi PDP ini.

“Soal perlindungan data pribadi ini bila perlu dibuat Pakta Integritas untuk pejabat pemerintah yang bertanggung jawab terhadap data pribadi, siap mundur jika terjadi kebocoran data pribadi. Karena selama ini kebocoran data pribadi dari sisi penyelenggara negara sudah sangat memprihatinkan”, tegasnya.

Pratama menambahkan perlunya memberikan wewenang yang cukup untuk Lembaga Otoritas PDP dalam menegakkan UU PDP, jangan sampai menjadi macan ompong dan nanti dituduh menghabiskan anggaran negara saja.

Halaman:

Editor: Jojo

Terkini

Majalah MATRA edisi Oktober 2022, Klik ini

Kamis, 6 Oktober 2022 | 06:56 WIB

Peter F. Gontha Posting FB: Garuda memang Gagah

Selasa, 27 September 2022 | 01:11 WIB

Ledakan di Asrama Polisi Sukoharjo, Karena Petasan?

Senin, 26 September 2022 | 06:44 WIB

Golf di Bungker, repost Majalah Majalah Trend Pria

Senin, 26 September 2022 | 05:43 WIB
X