• Kamis, 6 Oktober 2022

Presiden Menginginkan Mobil Operasional Negara Menggunakan Kendaraan Listrik

LBH
- Sabtu, 17 September 2022 | 12:00 WIB
Instruksi Presiden, seluruh kendaraan dinas beralih ke kendaraan listrik (Foto/istimewa)
Instruksi Presiden, seluruh kendaraan dinas beralih ke kendaraan listrik (Foto/istimewa)

Beritasenator.com. Presiden Joko Widodo menginginkan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), kendaraan listrik meminimalisir polusi suara dan ramah lingkungan karena menghasilkan emisi lebih kecil dibandingkan mobil konvensional berbahan bakar fosil. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), emisi CO2 dari BEV atau mobil listrik murni hanya 0-5 gram/km. Sementara emisi CO2 dari mobil konvensional mencapai 125 gram/km.

Baca Juga: Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Membagi Bansos Di Pasar Langgur Maluku Utara

Kendaraan mobil listrik juga menyumbang 11-13 persen polutan PM 2,5 lebih sedikit dibanding mobil konvensional. Mobil listrik juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain minim polusi udara, penggunaan mobil listrik juga minim polusi suara. Tingkat kebisingan mobil listrik hanya 21 desibel, dimana berbanding jauh dengan tingkat kebisingan di Jakarta yang angkanya mencapai 76 desibel.

Terkait percepatan agar bisa berjalan dengan maksimal hingga bisa diikuti sampai kebawah dalam hal ini seluruh pemerintah daerah maka Presiden Joko Widodo mengambil langkah kebijakan strategis menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Baca Juga: Ditreskrimum Polda Jateng Mendalami Kasus Guru Cabul di Batang

Instruksi tersebut ditujukan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Para Gubernur, Bupati/Wali Kota.

“Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi bagian ketiga Inpres itu dilihat Rabu (14/9/2022).

Baca Juga: Kakorlants Polri Melakukan Baksos Dengan Membagikan Paket Sembako

Pada bagian keempat tertulis, pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Halaman:

Editor: LBH

Sumber: NTMC Polri

Terkini

Nikmatilah Apa Adanya, Jangan Ada Apanya

Minggu, 2 Oktober 2022 | 01:47 WIB

Jokowi: Tahun Depan Akan Gelap. Ini bukan Indonesia

Sabtu, 1 Oktober 2022 | 03:28 WIB
X