• Selasa, 29 November 2022

Seandainya Ketua MA Pernah Jadi Sipir, Masalah Narkotika Pasti Beres

- Jumat, 30 September 2022 | 01:19 WIB

 

Beritasenator.com -- Masalah perdagangan narkotika illegal di indonesia tidak beres-beres karena penyalah guna narkotika sebagai demannya bisnis perdagangan narkotika illegal diperlakukan tidak adil dalam proses pengadilannya dan dijatuhi hukuman penjara oleh hakim yang mengadilinya.

Seandainya Ketua MA pernah menjadi sipir atau aparat lapas, hakim yang menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana narkotika yang terbukti sebagai penyalah guna bagi diri sendiri pasti akan di grounded.

UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah UU super khusus, mengatur tentang narkotika secara pidana, medis dan sosial.

Dimana hanya pengedar yang bentuk hukumannya ditentukan secara pidana berupa hukuman pidana dan perampasan aset hasil kejahatannya, sedangkan penyalah guna dan pecandu narkotika bentuk hukumannya ditentukan secara medis dan sosial berupa hukuman rehabilitasi.

Sehingga dalam memeriksa perkara narkotika yang pelakunya terbukti sebagai penyalah guna bagi diri sendiri secara yuridis, hakim wajib menjatuhkan hukuman rehabilitasi, namun nyatanya hakim menjatuhkan hukuman penjara bagi terdakwa perkara narkotika yang terbukti sebagai penyalah guna.

Ini adalah misuse bentuk hukuman yang merupakan pelanggaran terhadap UU no 35 tahun 2009 yang dilakukan oleh hakim dalam proses pengadilan.

Perlu diketahui bahwa UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyatakan bahwa pecandu adalah penyalah guna dengan predikat dalam keadaan ketergantungan narkotika.

Perkara penyalahgunaan atau perkara pecandu tersebut dalam proses pengadilan wajib dijatuhi hukuman rehabilitasi, berdasarkan kewajiban hakim (pasal 127/2) dan kewenangan hakim berdasarkan pasal 103.

Hakim diwajibkan dan diberi kewenangan dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi karena tujuan penegakan hukum terhadap penyalah guna dan pecandu adalah menjamin penyalah guna mendapatkan pengaturan upaya rehabilitasi mecis dan rehabilitasi (pasal 4d).

Prakteknya, dalam memeriksa perkara narkotika yang pelakunya terbukti sebagai penyalah guna bagi diri sendiri, hakim melalaikan kewajiban dan melupakan kewenangan dan tujuan penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika, malah menggunakan pasal 10 KUHP dalam penjatuhan hukumannya.

Hukuman penjara yang dijatuhkan hakim tersebut disamping bertentangan dengan UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman:

Editor: Jojo

Tags

Terkini

Australia Membuka Mimpi Bisa Lolos Ke 16 Besar

Minggu, 27 November 2022 | 12:25 WIB

Kuliner dan Informasi Kehidupan

Minggu, 27 November 2022 | 03:57 WIB

Elon Musk Ingin Beli Boyband BTS, Manipulated Content

Sabtu, 26 November 2022 | 04:51 WIB

Lihatlah Pergeseran Tanah Saat Gempa Di Cianjur, Hoax

Jumat, 25 November 2022 | 05:42 WIB

Mapolres Cianjur Digunakan Sebagai Tempat Pengungsian

Selasa, 22 November 2022 | 15:40 WIB
X