Hari Ini Seminar IPDN: Kepastian Waktu Pemilu 2024 atau Terjadi Penundaan?
Beritasenator.com --"Ya, acaranya hari ini. Seminar akan berlangsung di Jatinangor pada 14 Maret 2023" ujar Dr Arief M Edie, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Menjawab keraguan dan proses pentahapan yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berkembang di tengah masyarakat isu-isu tentang penundaan pemilu dan ancaman double demokrasi.
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke 67 IPDN Tahun 2023. Seminar akan berlangsung di Jatinangor pada 14 Maret 2023 hari ini. Bisa dinikmati langsung dan daring.
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama menjelaskan Dr Arief M Edie mengatakan, Ketua KPU RI (hadir, luring). Ketua Bawaslu RI (diwakilkan Anggota Bawaslu, Bapak Herwyn J.H. Malonda, luring).
Kemudian Ketua DKPP RI (hadir, luring) serta Dirjen Polpum Kemendagri (hadir, luring) dan Ketua Dewan Pembina Perludem (hadir, luring) juga Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia (hadir, luring).
Menjadi nara sumber kredibel Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha AR serta para Sekretaris Jenderal Partai Politik. Termasuk hadir Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni S.H, M.H.
Hadir pula Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-wilayah Provinsi Jawa Barat dan Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia serta para Wakil Rektor, Sekretaris Senat, Kepala Lembaga.
Menjawab keraguan dan proses pentahapan yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berkembang di tengah masyarakat isu-isu tentang penundaan pemilu dan ancaman double demokrasi.
Pertama mengenai Gugatan terhadap sistem pemilihan berdasar proporsional terbuka untuk menjadi sistem proporsional tertutup, yang saat ini sedang berproses di MK.Kedua, adanya aspirasi sebagian masyarakat dan kepala desa yang menginginkan adanya penundaan pelaksanaan pemilu tahun 2024.
Ketiga, melihat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan dari Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan penetapan KPU untuk menunda pemilu tahun 2024 dan mengulang tahapan pemilu dari awal.
“Siapa-siapa yang hadir menjadi nara sumber, kiranya memperjelas situasi terkini,” ujar Dr Arief M Edie, dalam penjelasan di awal acara Seminar Nasional tentang Pemilu, yang diselenggarakan IPDN.
