Hukum Sebert-Beratnya Bagi Pelaku Predator Seksual Pada Anak-Anak

LBH
- Selasa, 21 Desember 2021 | 11:00 WIB
Ilustrasi Kekerasan Seksual (Ilustrasi/Pikiran Rakyat)
Ilustrasi Kekerasan Seksual (Ilustrasi/Pikiran Rakyat)

Beritasenator.com. Belakangan ini masyarakat dibuat geram dengan banyaknya pemberitaan kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan keagamaan.

Anak-anak yang semestinya mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan, malah menjadi korban kekerasan seksual. Ini menyebabkan anak sebagai korban menderita lahir batin serta terampas masa depannya.

Baca Juga: Diskresi Karantina Terhadap Karantina Mandiri

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual ini. 

Femmy mengatakan, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus maksimal mungkin atau seberat-beratnya.

"Terlebih jika dampak yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anak-anak tersebut. Banyaknya jumlah korban juga harus menjadi pertimbangan yang memberatkan hukuman," ujar Femmy di Kantor Kemenko PMK, pada Senin (20/12).

Menurut Deputi Femmy, hukuman maksimal yang dapat diberikan sesuai UU Perlindungan Anak adalah 15 tahun penjara. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pelaku adalah sebagai pendidik di lingkungan terdekat korban maka pidananya ditambah sepertiga (1/3) dari ancaman pidana, menjadi maksimal 20 tahun penjara. 

Baca Juga: Pryanka Chopra Awalnya Tidak Pede Main Film Bareng Keanu Reeves

Bahkan, mengacu pada Perpu 1/2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU 17/2016, jika tindak kekerasan seksual menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selain itu, saat ini telah terbit PP 70/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Hukuman kebiri di Indonesia yang diberlakukan kepada pelaku adalah penanganan terapeutik atau semacam pengobatan, dan bukan memberikan efek menyakitkan atau penyiksaan. Salah satu tujuan dari PP tersebut adalah sebagai upaya untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak. 

Halaman:

Editor: LBH

Sumber: Kemenko PMK

Tags

Terkini

Pemerintah Melarang Ekspor Minyak Goreng

Sabtu, 23 April 2022 | 10:00 WIB

Keindahan Alam Pantai Tanjung Kelayang di Belitung

Selasa, 12 April 2022 | 16:00 WIB

Banjir di Luwu Selatan Mulai Surut

Rabu, 16 Maret 2022 | 13:00 WIB

BNPB Harus Siap Berintegrasi dan Kolaborasi Multipihak

Sabtu, 26 Februari 2022 | 10:05 WIB

BPBD Bekasi Bersiaga Menghadapi Banjir

Jumat, 18 Februari 2022 | 11:30 WIB

Pergerakan Tanah Membuat Ratusan Rumah Rusak di Tegal

Rabu, 16 Februari 2022 | 09:32 WIB
X